TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP OTOPSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Harianto 2001-41-074 ABSTRAK Sejak berabad-abad yang lalu, dokter dalam pandangan masyarakat khususnya bagi pasien mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi. Faktor yang mencipta. kan keadaan tersebut adalah karena masyarakat khususnya pasien merupakan pihak yang awam atau tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan bedah mayat forensik. Konsekuensinya karena ketidaktahuannya tersebut, maka pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik guna mengetahui latar belakang penyebab kematiannya. Dalam hal ini kepasrahan juga meliputi diri keluarga korban, dan hal ini menyebabkan keluarga korban bersikap pasif serta menunggu terhadap apa yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh dokter kepada mayat tersebut. Seorang dokter dinyatakan telah melakukan kealpaan atau kelalaian atau kekurang hati-hatian sebagai perbuatan pidana dalam pemeriksaan bedah mayat forensik terjadi apabila dokter tersebut tidak memenuhi persyaratan kewajiban yang telah ditentukan dalam profesi kedokteran sewaktu menjalankan praktek dokternya. Persyaratan tersebut meliputi diagnosa dan standar profesi, maka terhadap dokter tersebut dapat dikenakan pasal 351 dan pasal 356 ke 2 kitab undang-undang hukum pidana. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mennanggulangi pemeriksaan otopsi forensik adalah dengan cara seorang dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Disamping itu dari segi pelaksanaan dan pelayanan profesi kedokteran adalah sangat kompleks, banyak menyangkut aspek prilaku manusia yaitu dokter, pasien dan tenaga kesehatan lainnya (misalnya perawat), serta menyangkut aspek yang paling sensitive dari masalah orang sakit yang menyangkut hidup dan matinya seseorang. Oleh karena itu setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui keikutsertaannya dalam seminar-seminar, symposium, kursus-kursus peningkatan pengetahuan dokter yang diselenggarakan oleh rumah sakit, Dinas Kesehatan atau organisasi-organisasi profesi. Hasil diatas diperoleh dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif. Dianjurkan perlu adanya petunjuk pelaksanaan bagi direktur rumah sakit agar pemeriksaan otopsi forensic dapat dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan otopsi forensik dapat digunakan untuk mencari kebenaran dan keadilan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan otopsi forensik , yaitu untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana dan apakah si terdakwa adalah benar telah melakukan tindak pidana. Disamping itu perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai hak-hak dokter yang melakukan pemeriksaan otopsi forensik. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan otpsi dapat dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran, sehingga hak-hak dokter yang melakukan pemeriksaan otopsi forensik telah dijamin oleh hukum.

1.  UEU-Undergraduate-2797-cover1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 52 KB
2.  UEU-Undergraduate-2797-abstrak1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 8 KB
3.  UEU-Undergraduate-2797-daftarisi1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 10 KB
4.  UEU-Undergraduate-2797-daftarpustaka1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 12 KB
5.  UEU-Undergraduate-2797-pengantar1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-2797-pernyatan1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 7 KB
7.  UEU-Undergraduate-2797-persetujuan1_AKHMAD HARIANTO.pdf - 7 KB
8.  UEU-Undergraduate-2797-bab11_AKHMAD HARIANTO.pdf - 32 KB

• TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP OTOPSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA